Adanya pemborosan atau inefisiensi PLN pada 2009/2010 sebesar Rp 37 triliun karena PLN banyak menggunakan BBM untuk pembangkit listrik PLN.

Langkah Komisi VII DPR-RI yang hanya memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait inefisiensi PLN periode 2009/2010 dianggap hanya mencari sensasi.

Polemik Menteri BUMN Dahlan Iskan dan DPR masih memanas. Tanggapan pun bermunculan, salah satunya datang dari BUMN Care Community.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak menyalahkan PLN terkait audit BPK menemukan pemborosan anggaran Rp 37 triliun.

Ketua DPR RI, Mazuki alie yakin Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa hadir memenuhi undangan ke-3, Komisi VI DPR RI untuk membahas soal kerugian PLN.

Menteri BUMN yang juga mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan menegaskan bahwa kerugian PLN sudah terjadi jauh sebelum ia menjadi orang nomor satu di PLN.

Ada anggapan DPR-RI menggoyang posisi Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN terkait pemanggilannya ke Komisi VII DPR-RI perihal temuan BPK terhadap inefisiensi PLN Rp 37 triliun saat Dahlan menjabat dirut PLN.

Dahlan Iskan mengungkapkan kerugian PLN periode 2009/2010 sebesar Rp 37 triliun terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap masih terlalu kecil.

Dahlan menegaskan tidak merasa sedang 'digoyang' DPR terkait pemanggilannya oleh Komisi VII, soal inefisiensi di PLN saat Dahlan menjabat dirut BUMN listrik tersebut.

Menurut anggota Komisi VII Fraksi PAN DPR-RI Alimin Abdullah, Dahlan Iskan pernah diusir dalam rapat dengan Komisi VII, saat menjabat Dirut PLN.