Karena mafia hukum bukan barang asing bagi kita, maka saya mengucapkan selamat datang kepada Anda di kuis yang saya pandu. Ada 10 pertanyaan yang harus Anda jawab di sini. Simak baik-baik.

Dalam kasus Century, sikap SBY jelas, yaitu meminta kasus itu dibedah. Sedangkan dalam kasus Bibit dan Chandra, SBY meminta agar polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus itu. Berikut pidato SBY selengkapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan gerakan pemberantasan mafia hukum yang menjadi penyakit kronis dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk menumpas habis para mafia hukum tersebut, SBY membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Ari Muladi meyakini apabila Anggodo Widjojo hendak menyuap KPK. Sebagai orang yang diminta mengantar uang suap, Ari menyebut inisiatif soal uang datang dari Anggoro dan Anggodo.

Presiden SBY meminta staf khususnya, Denny Indrayana dan Daniel Sparringa untuk mempelajari tanggapan Kapolri dan Jaksa Agung atas rekomendasi Tim 8. Presiden SBY meminta keduanya untuk mempelajari secepatnya.

Tim 8 membuat rekomendasi cukup konkret atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Presiden SBY diminta agar mengeluarkan sikap yang sejalan dengan kesimpulan Tim 8.

Inisiatif untuk menyuap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus PT Masaro Radiokom pertama kali muncul dari Anggodo Widjojo. Dengan kenyataan itu, sudah selayaknya adik buron kasus korupsi Anggoro Widjojo itu ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi menuding ada uang dari Ari Muladi ke Bibit-Chandra. Salah satu buktinya adalah mobil yang terekam di area Bellagio dan Pasar Festival Kuningan. Namun penyidik tidak bisa memastikan apakah mobil tersebut milik Bibit-Chandra.

Di bab ini, Tim 8 menjabarkan kesimpulan dan rekomendasinya terkait kasus Bibit dan Chandra yaitu perlunya kasus tersebut distop.

Di BAP IV, Tim 8 memaparkan hasil verifikasi melalui gelar perkara. Termasuk dalam BAB ini mengenai sangkaan pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sangkaan atas pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.