detikNews

PPP Minta Kenaikan Ganti Rugi Salah Tangkap Perhatikan UMR

Rencana ini disambut positif banyak pihak karena usia aturan ganti rugi salah tangkap telah berusia 32 tahun lamanya.

Senin, 23 Nov 2015 17:17 WIB

detikNews

Djan Faridz Akan Temui Jokowi Minta Menkum HAM Terbitkan SK PPP

Ketum PPP Djan Faridz mengaku telah mengajukan persyaratan pengesahan kepengurusan kepada Menkum HAM. Berharap segera mendapat pengesahan. 

Minggu, 22 Nov 2015 17:56 WIB

detikNews

PPP Djan Gelar Silaturahmi Nasional, Ada Mbah Moen dan Haji Lulung

Pasca putusan Mahkamah Agung (MA), PPP hasil Muktamar Jakarta kubu Djan Faridz menggelar konsolidasi nasional. Seperti ini suasanya.

Minggu, 22 Nov 2015 15:26 WIB

detikNews

Ajukan Kepengurusan, PPP Djan Minta Menkum HAM Segera Terbitkan SK

PPP Djan berharap Menkum HAM Yassona Laoly segera menerbitkan SK kepengurusan hasil Muktamar Jakarta.

Minggu, 22 Nov 2015 12:18 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Setujui Usul DPD untuk Menyusun RUU Wawasan Nusantara

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Dewan Perwakilan Daerah agar membuat Rancangan Undang-undang tentang Wawasan Nusantara.

Selasa, 17 Nov 2015 18:26 WIB

detikNews

Yasonna akan Patuhi Putusan MA Cabut SK Kepengurusan Golkar Munas Ancol

MA meminta Menkumham mencabut SK pengesahan terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol dalam waktu 90 hari sejak diputuskan. Ini respon Menteri Yasonna.

Selasa, 17 Nov 2015 13:08 WIB

detikNews

Cegah Tumpang Tindih Peraturan, Kemenkum HAM Undang Seluruh Kementerian

Tujuannya adalah menciptakan harmonisasi antar kementerian dan lembaga dalam membuat aturan agar tidak saling bertentangan satu sama lain.

Selasa, 17 Nov 2015 10:56 WIB

detikNews

Bersedia Islah dengan Kubu Romi, Djan Faridz: Posisi Apapun Saya Kasih

Djan bahkan bersedia menegosiasikan posisi Ketum PPP. Namun, dengan syarat para pendukungnya setuju dia melepas kursi ketum.

Jumat, 13 Nov 2015 17:08 WIB

detikNews

Minta Romi Hormati Putusan MA, PPP Djan: Jangan Lecehkan Hukum!

Surat Keputusan (SK) Menkum HAM untuk Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Jumat, 13 Nov 2015 11:21 WIB

detikNews

Alasan Terapi, Labora Sitorus Belum Juga Kembali ke Lapas Sorong

Labora Sitorus tak kunjung kembali ke Lapas Sorong. Terpidana kasus illegal logging dan pencucian uang itu disebut masih membutuhkan perawatan medis.

Jumat, 13 Nov 2015 07:55 WIB