Fujio (sebelumnya ditulis Pujio-red) Nipponsori Achmad Harun, melaporkan majikannya yakni anggota Komisi IX DPR dari FPD M Nasir ke Komnas HAM dan Polda Metro Jaya atas kasus penganiayaan. Nasir terancam sanksi kode etik hingga diberhentikan dari DPR.

Kontras bersama dengan LBH Jakarta akan mendampingi Pujio Niponsori  melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada Pujio yang telah melaporkan penganiayaan oleh majikannya ke Polda Metro Jaya.

Pujio Niponsori mendatangi Kantor Komnas HAM dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Giginya copot 4 dan di bibir kirinya ada bekas jahitan. Dia mengaku menjadi korban penganiayaan anggota DPR.

KPK mengajukan permohonan banding atas vonis empat tahun yang dijatuhkan pada Anggodo Widjojo. Pernyataan banding itu resmi diajukan ke pengadilan.

KPK akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun Anggodo Widjojo. Banding didasari oleh lolosnya pasal menghalang-halangi penyidikan yang didakwakan oleh jaksa kepada Anggodo.

Menindak lanjuti dugaan tindak kesewenang-wenangan Densus 88 Mabes Polri dalam menangani tindak terorisme, Komisi III DPR akan membentuk panitia kerja (panja) baru.

ICW, LBH Jakarta dan Kontras menilai polisi tidak serius menangani kasus penyerangan aktivis ICW Tama S Langkun dan pelemparan bom molotov di Kantor Tempo. Koalisi 3 organisasi ini mendesak Polri segera menuntaskan kasus ini.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menyesalkan tidak efektifnya kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan yang menjadi kewajiban LPSK baru di atas kertas saja.

Komjen Pol Susno Duadji akan menghadiri sidang judicial review Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Hakim konstitusi akan mendengarkan keterangan Susno soal whistleblower.

Mantan Komisioner LPSK, Ktut Sudiharsa memberi dukungan moril kepada Dirut PT Masaro Radiokom, Putranevo A Prayugo. Dukungan itu disampaikan saat keduanya secara tidak sengaja bertemu di KPK.