Pimpinan DPR mengaku kecewa dengan sejumlah agenda kunjungan kerja DPR ke luar negeri yang tidak disosialisasikan ke publik. Padahal pimpinan DPR sudah berulangkali mengingatkan agar setiap kunjungan kerja dilaporkan ke publik.

Rombongan Komisi VIII DPR berkunjung ke China dan Australia di masa reses (libur sidang) DPR. Mereka menilai program pengentasan fakir miskin yang diterapkan China dan Australia layak dicontoh.

Semakin aneh saja sikap anggota perlemen di negeri ini. Kini, mereka yang duduk di gedung rakyat itu, membuat ulah baru yang ironinya berulang selalu tiap tahunnya.

DPR merespon kritik keras Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo yang menuturkan 90 persen kunker luar negeri DPR tak bermanfaat. DPR akan memangkas setengah anggaran kunker ke luar negeri.

DPR merespon keras kritik Dubes Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, yang menyebut 90 persen kunjungan kerja luar negeri DPR tidak ada gunanya. DPR menuding balik anggaran kunjungan kerja pemerintah ke luar negeri jauh lebih besar.

Para Dubes harus mencontoh Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo yang berani menolak kedatangan rombongan studi banding DPR.

Kritik keras masyarakat tak membuat anggota DPR mengurungkan niatnya untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Padahal sejatinya studi banding harus dievaluasi.

Ada rencana sejumlah anggota Dewan untuk studi banding ke Swiss. Namun pengajuan ditolak mentah-mentah oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swiss karena waktu yang dipilih saat parlemen negara tersebut sedang reses.

Berbagai kecurigaan publik tentang minimnya aktivitas anggota Dewan saat studi banding di luar negeri dibenarkan Dubes RI di Swiss, Djoko Susilo. Dari setiap kunjungan, 90 persen di antaranya tak bermanfaat bagi rakyat.

Masa reses (libur sidang) DPR dimanfaatkan Komisi I, Komisi VIII, Komisi X, dan BURT DPR, untuk berkunjung ke luar negeri. Mereka semua lupa pamit kepada rakyat.