Hingga saat ini, belum ada satupun menteri yang tergabung dalam kabinet kerja melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Karena itu KPK besok akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

ICW mengatakan dari catatannya ada 21 menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Selain itu ada 5 orang jajaran menteri yang memiliki permasalahan integritas dan rekam jejak.

Kendati sudah meletakan jabatannya sebelum masa bakti sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika selesai, Tifatul Sembiring tetap menyambut kedatangan Rudiantara.

‎Arif, Sumarsih dan Darwin adalah keluarga korban tragedi Mei 1998. Mereka berkumpul dan menyatakan harapannya agar kabinet Jokowi-JK tak hanya bersih dari KKN, tapi juga dari pelanggar HAM.

‎Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) keberatan Wiranto dan Ryamizard Ryacudu menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Hal ini karena 2 tokoh itu dinilai terkait dengan sejumlah pelanggaran HAM.

Bentuk keseriusan Presiden Jokowi dalam menciptakan kabinet yang bersih terlihat dalam upayanya menggandeng KPK dan PPATK untuk menelusur rekam jejak calon menteri. Esensi jabatan menteri memang bukanlah kado pada parpol pemenang.

Puluhan mahasiswa gabungan BEM berbagai kampus di Solo menggelar aksi di hari pelantikan Jokowi sebagai presiden. Mereka menantang Jokowi mampu menjalankan 7 tuntutan. Aksi tersebut dijaga ketat aparat. Ini adalah demo pertama bagi Jokowi sebagai presiden.

"Kalau transaksi menggunakan nama orang, rekening orang lain itu indikasi kuat dugaan menyembunyikan," kata Yunus menyampaikan pendapatnya di Pengadilan Tipikor, Rabu (8/10/2014).

KPK menemukan, masih banyak praktik pungutan liar, percaloan dan gratifikasi terhadap petugas Kantor Pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Menyikapi itu, KPK dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah sepakat.

Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pilkada, sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal.