Sebagian besar rakyat tidak mampu kini masalah kesehatannya telah ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di daerah, hal ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seharusnya bisa dianggarkan untuk sektor kesehatan lain.

Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meringankan beban anggaran daerah. Sebab pembiayaan kesehatan beralih ke APBN. Dengan demikian, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dialokasikan untuk sektor kesehatan lainnya.

Aneka masalah kesehatan masih dihadapi Indonesia. Nah, untuk mengembangkan pembangunan kesehatan, tiap daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan. Sebab masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda.

Orang tua manapun tentu sedih saat anaknya sakit. Tak heran, orang tua berusaha melakukan yang terbaik demi kesembuhan sang anak. Itu pula yang dilakukan Asep Ruswiadi. Pria 45 tahun itu berjuang sekuat tenaga mendapatkan obat bagi anaknya, M. Ade Nastyar (18), yang terkena hemofilia. Padahal obat untuk Ade tidaklah murah. Harganya puluhan juta rupiah.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) sejak 1 Januari 2014 dinilai beberapa kalangan masih memerlukan perbaikan. Salah satu yang jadi sorotan utamanya pada JKN adalah isu tarif.

Rumah sakit (RS) akreditasi A sedianya memberikan layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi medis serius. Namun menurut Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH,masih banyak pasien keluhan ringan ditangani oleh RS dengan akreditasi A. Sekitar 70 persen pasien di rumah sakit akreditasi A atau B adalah pasien dengan kondisi ringan.

‎Rencana pengguliran program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata sudah dikoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Koordinasi ini dilakukan oleh perwakilan Kantor Transisi.

Menkes Nafsiah Mboi resmi melantik dr Untung Suseno Sutarjo MKes sebagai sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan yang baru menggantikan dr Supriyantoro SpP, MARS. Saat 'melepas' dr Supriyantoro, Nafsiah mengaku memiliki apresiasi khusus untuk eks sekjen kemenkes tersebut.

Dengan semakin berkembangnya teknologi kedokteran, khususnya di bidang radioterapi, berbagai teknologi radioterapi mutakhir kini dapat digunakan. Sayangnya, jumlah rumah sakit yang memiliki fasilitas ini hanya 28 di seluruh Indonesia.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang direncanakan oleh Presiden terpilih Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, dinilai tidak bertentangan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).