Wakil Presiden RI terpilih Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara silahturahmi Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. JK menuturkan pertemuan tersebut hanyalah pertemuan biasa.

Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri datang ke Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka datang bersama untuk menghadiri acara silaturahmi Fraksi PDIP Perjuangan.

Rapat paripurna hari peringatan HUT ke-69 MPR/DPR RI hanya dihadiri 193 dari total 560 anggota dewan. Anggota yang bolos sebanyak 367 orang ini cukup ironis karena rapat paripurna terkait HUT DPR.

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla tak rela melihat masyarakat Indonesia mengular antre mencari Bahan Bakar Minyak (BBM). JK pun terus mendorong agar harga dinaikkan saja untuk mengatasi permasalahan subsidi BBM.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani bertemu dengan pasangan Jokowi-JK membahas APBN 2015. Dalam kesempatan itu, Puan pun mengatakan bahwa sebaiknya semua partai politik menyamakan visi misinya dengan mendukung Jokowi-JK.

Sebanyak 275 anggota DPR membolos pada rapat paripurna hari ini. Hanya 285 anggota dari 560 anggota yang hadir meski dimulai pada pukul 10.45 WIB.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Di akhir masa sidang DPR periode 2009-2014, tingkat kehadiran para wakil rakyat di paripurna masih memprihatinkan. Sidang penting hari ini hanya dihadiri oleh 313 anggota dari 560 anggota DPR.

Politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto menuturkan ada dua partai pendukung Prabowo-Hatta yang sudah lempar handuk dan memilih merapat ke Jokowi-JK. Partai mana saja yang mencoba meloncat ke kubu pemenang Pilpres?

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDIP, Nusyirwan Soejono, menilai struktur Rancangan APBN (RAPBN) 2015 yang baru disampaikan Presiden RI akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan baru mendatang.