Ketua DPR-RI Marzuki Alie menilai kebijakan Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam tubuh PT PLN sebesar Rp 37 triliun belum tentu salah.

Kesekjenan DPR akan melakukan renovasi atas ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I dengan anggaran Rp 6,2 miliar. Harga itu dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Komisi VII DPR bakal kembali memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk ketiga kalinya ke DPR pada Selasa 3 November 2012 soal inefisiensi PLN Rp 37 triliun.

Pertemuan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan Badan Kehormatan (BK) DPR RI yang dilakukan tertutup dinilai hanya untuk mencari 'panggung' oleh BK sendiri.

Polemik antara Dahlan Iskan dan DPR semakin memanas dengan munculnya desakan mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras BUMN. Seskab Dipo Alam meminta agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengundang puluhan wartawan malam ini untuk makan malam di sebuah restoran ayam goreng. Ada apa?

Komisi VII DPR meributkan soal inefisiensi atau pemborosan yang dialami PLN pada 2009/2010 Rp 37 triliun saat PLN dipimpin Dahlan Iskan. Padahal PLN sudah boros sejak lama karena tidak adanya pasokan gas.

BPK menyerahkan hasil audit investigasi atas proyek Hambalang kepada pimpinan DPR. Dalam laporannya, BPK menegaskan tak ada intervensi dalam hasil audit investigasi Hambalang.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sedang digoyang anggota Komisi VI dan Komisi VII DPR. Bagi anggota Komisi I DPR dari FPKB Lily Wahid kedua komisi itu adalah 'komisi basah'.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit kasus Hambalang ke DPR RI. Seperti apa hasilnya? Tunggu saja siang ini.