Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengusulkan sistem pemilu yang semula proporsional terbuka menjadi sistem pemilihan campuran.
Dia mengingatkan, norma hukum publik dan privat berbeda. Jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice maka itu akan merusak fondasi hukum.
Maqdir Ismail mengusulkan penahanan tersangka tidak dilakukan sebelum putusan pengadilan. Maqdir menilai tersangka bisa ditahan usai adanya vonis pengadilan.
"Kalau niatnya kan pasti baik, kalau ada ketakutan kembali ke Orde Baru saya rasa kita nggak bisa memutar balik jarum jam, itu aja," kata Utut Adianto.
Komisi I DPR menggelar rapat bersama dengan masyarakat sipil membahas RUU TNI. Dalam rapat itu, lembaga masyarakat sipil menyoroti pasal bermasalah RUU TNI.
Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan menguat. Revisi UU pada institusi penegak hukum itu dinilai masih ada pro-kontra.