KY akan memantau persidangan di pengadilan untuk kasus-kasus pidana pelanggaran Pemilu 2014. KY memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi hakim yang mengadili perkara dengan seadil-adilnya.

Pemvonis Antasari Azhar, hakim Herri Swantoro, dilantik menjadi Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA). Pelantikan berjalan tertutup dan media tidak diperkenankan meliput.

Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi Rp 4 miliar di KY. Kasus ini terkait dengan penyalahgunaan keuangan untuk pembayaran ULP dan ULS yang dilakukan oleh PNS di KY.

Komisi Yudisial (KY) baru saja merilis 64 calon hakim agung yang lolos tahap administrasi. Jika dari 64 nama itu ada yang datang ke nikahan Sekretaris MA dan menerima suvenis iPod, maka diimbau segera melapor ke KPK.

Nama Kepala Badan Pengawas (Bawas) MA Sunarto tidak termasuk menjadi salah satu calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi di Komisi Yudisial (KY). Rupanya, pria 54 tahun memang tak berniat mendaftar lagi tahun ini.

Sebanyak 64 calon hakim agung lolos seleksi administrasi di Komisi Yudisial (KY). Dari jumlah tersebut, 38 calon (60%) di antaranya merupakan wajah lama yang pernah daftar di tahun sebelumnya.

Uang titipan Rp 17 miliar hasil lelang illegal loging dititipkan di rekening bank PN Manokwari, Papua Barat. Belakangan, uang tersebut raib. MA menyatakan uang ini digondol sekretaris pengadilan dan tidak ada hakim yang terlibat.

KPK menyoroti pola penggunaan dana bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu atau Pemilukada. Naiknya anggaran bansos menjelang 'pesta demokrasi' ini juga dikritik oleh KPK.

‎Sebanyak 64 pendaftar calon hakim agung diloloskan Komisi Yudisial (KY) ‎untuk mengikuti seleksi tahap 2. Sedangkan 8 peserta dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat.

KPK melihat program dana bansos menjelang pelaksanaan Pilkada, Pileg ataupun Pilpres rawan kecurangan. Oleh karena itu, KPK meminta dana bansos tidak dicairkan terlebih dahulu sampai masa Pemilu selesai.