Partai Gerindra terus mengkritisi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas ditangani KPU. Jika masalah ini tak disikapi serius KPU, Gerindra mengancam membawa persoalan ini hingga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hasyim Muzadi mengundang 300 kiai pimpinan pondok pesantren untuk mendengar paparan sejumlah tokoh, termasuk Jusuf Kalla (JK) dan Mahfud MD. Apakah para kiai nahdiyin ini diarahkan untuk mendukung keduanya di Pilpres 2014?

PDIP diwakili Sekjennya Tjahjo Kumolo, berharap Pemilu 2014 tak ada campur tangan intelijen. PDIP juga berharap tidak ada politik uang dalam Pemilu 2014.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, rupanya menjadi pusat perhatian anggota KPU. Ribuan ketua dan anggota KPU yang memadati Plenary Hall JCC itu, tiba-tiba bersorak saat nama ketua DKPP disebut dalam sambutan.

Untuk pertama kalinya, KPU RI menggelar konsolidasi nasional jelang Pemilu 2014. Dalam pertemuan itu hadir seluruh ketua dan anggota KPU se-Indonesia hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Halius Hosen dicoret KPU dari caleg PDIP dapil Sumatera Barat I karena masih menjabat sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan mempersilakan apabila Halius akan menempuh jalur hukum.

Polemik dana saksi parpol Rp 700 miliar terus bergulir dan terus menuai penolakan, termasuk dari caleg DPD. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, menilai dana saksi Rp 700 miliar tak masalah selama dasar hukumnya jelas.

Rencana pemerintah mengucurkan dana saksi bagi parpol sekitar Rp 700 miliar menuai pro kontra. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyayangkan keputusan dana saksi itu diambil mendadak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan rapat dengan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pemilu 2014. Komnas HAM ingin memastikan hak pilih kelompok-kelompok rentan pelanggaran HAM di Pemilu 2014.

Sebanyak 6 LSM penggiat Pemilu mendeklarasikan penolakan terhadap rencana pemerintah mengucurkan dana saksi Rp 700 miliar. Mereka bahkan siap mengadukan Bawaslu sebagai pengelola dana itu atas dugaan pelanggaran etik ke DKPP.