Kisruh Pilkada Kotawaringin Barat (Kobar) memasuki babak baru. MA membatalkan surat keputusan (SK) Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar.

Warga di jalan Fatmawati melakukan demo terkait penolakan MRT dibangun melayang. Mereka mengaku tidak akan pernah berhenti sampai tuntutan mereka tersebut dipenuhi.

Pilkada Depok berbuntut panjang. Badrul Kamal menggugat Kemendagri soal keabsahan pelantikan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Namun gugatan tersebut kandas.

Paulus Effendi Lotululong resmi menggantung toga hakim agungnya awal April ini. Paulus resah masih banyak putusan pengadilan tak dilaksanakan pejabat negara.

Partai SRI melaporkan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh majelis hakim ke KY. Partai yang tidak masuk bursa Pemilu 2014 itu melaporkan berbagai kejanggalan persidangan.

TVRI menyurati Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo meminta pengusutan kasus penyerangan kantor TVRI Gorontalo pada 25 Maret lalu. TVRI berharap Polri segera menangkap pelaku penyerangan dan pemukulan karyawannya.

"Saya meminta Kapolri memerintahkan kepolisian di Gorontalo untuk memproses hukum orang-orang yang bertanggung jawab tanpa perlu ada laporan, kepolisian punya tanggung jawab," kata Todung Mulya Lubis.

Hakin Setyabudi menambah daftar hakim yang mencoreng institusi peradilan. Dia tertangkap tangan KPK tengah menerima sejumlah uang dari pihak berperkara. Apakah Setyabudi bermain sendiri?

KPK menangkap Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono yang kedapatan menerima suap Rp 150 juta. Setyabudi merupakan hakim keenam yang ditangkap lembaga antikorupsi tersebut.

Kewenangan penyadapan KPK akan dibatasi melalui RUU KUHAP yang mengharuskan lembaga itu untuk izin dulu ke pengadilan dalam menyadap. Dan ternyata potret mafia peradilan masih tergambar jelas.