KPK menyindir Suryadharma Ali. Mantan menteri agama itu semestinya fokus pada kasus hukumnya, tak wara wiri di dunia politik. 

Setelah UU MD3 dan UU Pilkada yang menuai kontroversi, muncul wacana Koalisi Merah Putih (KMP) akan merevisi UU KPK. Meski begitu, Gerindra membantah akan melemahkan fungsi KPK.

Presiden SBY akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada langsung. Bereaksi atas langkah SBY, Partai Gerindra mengisyaratkan siap menolak Perpu itu.

Presdir Sentul City Cahyadi Kumala dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jemput paksa dilakukan KPK karena Cahyadi beberapa kali mangkir.

Presdir Sentul City Cahyadi Kumala tidak hanya dijerat dengan pasal pemberian suap kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin. Dia dikenai pasal menghalangi penyidikan karena diduga mempengaruhi saksi.

KPK resmi menetapkan Presdir Sentul City Kwee Cahyadi Kumala sebagai tersangka penyuap Bupati Bogor Rahmat Yasin. Cahyadi dijerat dengan pasal pemberian suap.

Orde baru tumbang. Sistem politik pun berganti. Salah satu yang krusial yakni pemilihan Presiden dan kepala daerah langsung oleh rakyat. Di era reformasi, rakyat mendapatkan hak politiknya secara penuh. 

KPK sudah menetapkan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah sebagai tersangka. Melalui Rizal, KPK akan mengembangkan kasus ini, termasuk ke pihak-pihak penerima fee.

Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pilkada, sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal.

Mantan jaksa Urip Tri Gunawan mengajukan PK atas kasus penyuapan yang menjeratnya sehingga divonis 20 tahun penjara. Jaksa KPK menanggapi permohonan ini, lalu mementahkan semua novum atau bukti baru yang dipaparkan Urip.