Ketua MK Mahfud MD menilai salah alamat bila Dirwan Mahmud melayangkan somasi terhadap dirinya terkait kasus dugaan suap hakim konstitusi. Meski demikian dia 'mendorong' mantan calon Gubernur Bengkulu Selatan itu untuk melayangkan somasi.

Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, berencana meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dugaan suap di tubuh MK. Dirwan juga akan menyambangi DPR.

Perlindungan para whistle blower atau pengungkap kasus-kasus korupsi menjadi prioritas bagi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk masa kerja 2011.

Sanksi pemberhentian dari status pegawai negeri sipil (PNS) kepada Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Makhfud dinilai terlalu berat. Pihak Makhfud pun siap mengajukan banding atas sanksi tersebut.

Sebelum ditemukan tewas, Alfrets sempat diketahui adu mulut dengan oknum polisi yang tertangkap tangan melalukan transaksi pembongkaran minyak. Maluku Media Centre pun meminta Kapolda Maluku menyelidiki keterlibat oknum polisi tersebut secara transparan.

Panitera pengganti MK nonaktif Makhfud mengaku mendapat intimidasi dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan suap MK. Intimidasi itu datang dari internal MK sendiri.

Makhfud, panitera pengganti di MK, merasa mendapatkan intimidasi dari Sekretaris Jenderal MK. Bentuk intimidasinya adalah pembebasan tugas dari pekerjaannya sehingga berdampak ekonomi terhadap keluarganya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menjawab permohonan perlindungan dari panitera pengganti Makhfud. LPSK membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk menggali dan membahas permohonan itu.

LPSK telah menerima kedatangan panitera pengganti MK, Makhfud, yang meminta perlindungan. Pihak LPSK pun menggali informasi dari pria yang namanya disebut-sebut terkait dugaan suap ke hakim MK itu.

Panitera Pengganti, Makhfud tengah menjalani tahap pemeriksaan oleh tim internal MK. Agar haknya  tidak dilanggar, dirinya akan meminta perlindungan ke LPSK, serta melapor ke Satgas Anti Mafia Hukum dan Komnas HAM.