"Gubernur tidak tahu di lapangan seperti apa. Buruh dipaksa menandatangin sebagai syarat penangguhan," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain.

Buruh kembali menggugat SK penangguhan UMP yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ketujuh SK tersebut merupakan perusahaan yang berada di KBN Cakung.

Jokowi siap menghadapi Serikat Pekerja Nasional (SPN) tentang penangguhan upah minimum provinsi (UMP). Bagi dia, menang atau kalah di persidangan hal biasa.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang mengakomodasi buruh-buruh dari tujuh perusahaan siap menggugat Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Kenapa?

Serikat Pekerja Nasional akan mengajukan gugatan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Materi gugatan adalah dikabulkannya permohonan penangguhan pelaksaan UMR 2013 di tujuh perusahaan.

Selain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, serikat buruh juga menggugat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di PTUN. Saat ini proses gugatan Aher dan Atut telah masuk tahap pembuktian.

MA menganulir keputusan Mendagri yang melantik Ujang Iskandar sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Padahal, MK telah menganulir kemenangan Ujang dan menyatakan pemenang pilkada adalah Sugianto-Eko.

Jokowi adem ayem menghadapi gugatan buruh atas penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bagi dia, gugat menggugat kebijakan tidak masalah.

MA mengamini putusanPTUN Jakarta atas pencabutan SK pelantikan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Majelis hakim menilai Mendagri dalam membuat SK tidak cermat.

Keputusan Gubernur DKI Joko Widodo untuk memberi penangguhan pemberian upah sesuai UMP Rp 2,2 juta per bulan, untuk sejumlah perusahaan, menuai gugatan.