Ada yang baru di ruang rapat Paripurna DPR RI pagi hari ini. Semua anggota DPR diharuskan menjajal sistem absen baru, dengan pemindai sidik jari.

Kementerian Kesehatan akan segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Menyusul langkah pemerintah terebut, DPR akan menyusun RUU mengenai perlindungan kesehatan rakyat dari bahaya rokok.

Menakertrans Muhaimin Iskandar didesak segera mencabut dua Keputusan Menteri (Kepmen) yang membebaskan outsourcing. Yakni Kepmen No. 101/ tahun 2004 dan Kepmen No. 220/ tahun 2004.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, meminta Presiden memprioritaskan agenda perlindungan TKI di luar negeri, terutama akibat berulangnya peristiwa kematian TKI di Malaysia

KSPSI berjanji tidak akan mengerahkan 4,9 juta anggotanya ke jalan-jalan untuk menuntut upah layak dan penghapusan outsourcing. 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno berharap, revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga memberi perhatian serius untuk penambahan kapasitas kewenangan yang dimiliki BAKN. Sebab, selama ini kewenangan BAKN masih terbatas.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini secara resmi telah menyerahkan naskah Undang Undang (UU) Tentang Keistimewaan DIY. Tepuk tangan dari peserta yang hadir, bergemuruh.

Jelang Idul Fitri, masih ada sejumlah perusahaan yang belum membayarkan THR kepada pekerjanya. Kemenakertrans diminta lebih proaktif dan lebih tegas dalam menangani hal tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI , Irgan Chairul Mahfiz, meminta pemerintah pusat dan daerah menindak tegas pengusaha yang mengabaikan pembayaran THR kepada para pekerja sebelum lebaran tahun ini.

Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan mengapreaiasi edaran Kemenakertans soal pemberian tunjangan hari raya (THR). THR diharapkan sudah selesai dibagikan pada seminggu sebelum lebaran.