Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yakin DPR akan menerima Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Akan berisiko bila Budi ditolak Komisi III DPR. Hubungan DPR dan presiden bisa terganggu. 

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan lima calon Kapolri ke Presiden Jokowi. Setiap calon ada positif dan negatif. Mulai dari isu rekening gendut hingga isu yang lainnya. 

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Kantor Presiden. Undangan tersebut untuk berdiskusi mengenai penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK saat mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Wakil Komisi III DPR RI Benny K Harman menyatakan tidak ada dasar hukum yang mewajibkan presiden untuk melibatkan keduanya.

Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella berharap jalan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri mulus pada uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Komjen Budi Gunawan akan menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi III DPR menegaskan akan menanyakan isu kepemilikan rekening gendut milik mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tersebut.

Komjen Budi diketahui beberapa kali diterpa isu kepemilikan rekening gendut. Kabar tersebut kembali mengemuka saat namanya masuk dalam daftar calon anggota kabinet Jokowi yang diserahkan ke KPK dan PPATK untuk dilacak rekam jejaknya.

Presiden Joko Widodo menyerahkan proses uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan. Jokowi enggan berkomentar soal uji kepatutan yang segera dilakukan Komisi III DPR.

Fraksi NasDem berpendapat penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. NasDem menganggap Presiden memang tidak perlu melibatkan KPK dalam penunjukan itu.

Presiden Jokowi sudah memilih Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pilihannya. Selain dianggap yang terbaik, Jokowi juga menyampaikan kenal dengan sosok Budi.