“Kalau motor tidak kena ERP, nanti yang naik mobil jadi naik motor, makin membludak (sepeda motor).”

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) belum berpikir untuk menggalang komunikasi dengan kepala daerah yang tidak pro mobil murah. Jokowi belum melihat manfaat dari itu.

Pemerintah Provinsi DKI akan merealisasikan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Jalan yang dilalui Koridor I Busway jurusan Blok M-Kota akan menjadi jalur pertama yang akan diterapkan sistem ERP.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan pengerjaan ERP ke BUMN dan BUMD. Niai proyeknya diperkirakan Rp 2 triliun.

Program mobil murah ditolak keras oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mobil murah tidak benar, yang benar adalah transportasi murah.

Untuk membatasi pergerakan mobil murah di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan berbagai peraturan seperti ERP dan ganjil genap untuk bisa menekan laju pertumbuhan mobil murah di Indonesia. Namun yang perlu diingat, mobil murah bukan hanya untuk Jakarta saja.

Pemerintah pusat meluncurkan program mobil murah. Program ini ditolak oleh Gubernur DKI Joko Widodo. Menurut Jokowi, program yang lebih tepat diluncurkan seharusnya adalah transportasi massal murah, bukan mobil murah.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) konsisten dengan pernyataannya yang keberatan dengan low cost green car (LCGC) alias mobil murah. Meski datang ke acara pembukaan pameran mobil Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Ahok menolak melihat stand mobil murah.

Gubernur DKI Jokowi mengirim surat kepada Wapres Boediono Senin lalu. Surat itu mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat soal 'banjir mobil murah'. Sejumlah tokoh memberikan reaksi beragam.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) konsisten dengan pernyataannya yang keberatan dengan LCGC alias mobil murah. Meski datang ke acara pembukaan pameran mobil IIMS 2013, Ahok menolak melihat stand mobil murah.