Pemerintah Provinsi Papua belum mengetahui temuan BPK soal dana Otsus Rp 1,85 triliun yang didepositokan. Ketika BPK melakukan auditnya, baru sebagian laporan penyerapan anggaran yang selesai disusun.

Tim kuasa hukum Bupati Subang Eep Hidayat menilai JPU ragu-ragu dalam menangani kasus dugaan korupsi upah pungut pada 2005-2008 yang dilakukan kliennya. Hal itu terlihat dari nominal kerugian negara versi JPU yang berubah-ubah.

BPK melakukan audit investigatif terkait dana otsus di Papua dan Papua Barat. BPK menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran selama kurun waktu 2002-2010.

Presiden SBY akan bentuk tim investigasi dan melakukan moratorium terhadap TKI di luar negeri. Keinginan ini atas masukan BPK saat menyerahkan audit terhadap ikhtisar pemeriksaan keuangan Semester II tahun 2011.

Teriakan sejumlah kalangan agar pembangunan gedung baru DPR dihentikan tidak digubris DPR. KPK diminta cepat bertindak lantaran ada banyak kejanggalan dalam rencana pembangunan gedung baru tersebut.

Komisi XI meminta BPK untuk melakukan audit investigasi khusus kepada Bank Indonesia (BI) bidang pengawasan perbankan, menyusul terjadinya dua kasus di Citibank.

Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century DPR menjamin perlindungan politik bagi Lembaga penjamin Simpanan (LPS) untuk mengembalikan dana nasabah Bank Century.

JK menyentil rencana DPR untuk membangun gedung baru yang mewah. Sementara banyak daerah yang kondisi infrastruktur tak memadai dan banyak jalan rusak.

Kejari Samarinda, Kalimantan Timur menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi APBD Samarinda tahun 2008 pengadaan lahan Korpri senilai Rp 43,5 miliar.

Pimpinan DPR meminta BPK mengkaji perencanaan pembangunan gedung baru DPR. Namun permintaan itu rupanya susah dipenuhi karena BPK baru bisa mengaudit setelah gedung baru selesai dibangun.