Wacana donasi masyarakat untuk pembangunan gedung baru, ditanggapi hangat pimpinan KPK. Demi menghindari adanya konflik kepentingan dan tindak pidana pencucian uang, urusan teknis sumbangan akan diserahkan kepada lembaga independen.

Bukan hanya Menkum Amir Syamsuddin dan Menteri BUMN Dahlan Iskan saja dari jajaran kabinet yang siap membantu memberi sumbangan untuk gedung baru KPK. Mensos Salim Segaf Al Jufri pun siap turun tangan.

KPK belum juga mendapatkan gedung baru karena lembaga antikorupsi itu oleh sebagian anggota dewan dianggap sebagai lembaga adhoc. Berbeda dengan KPK Hong Kong yang didukung sepenuh hati.

Bergulirnya isu saweran untuk gedung baru KPK dikhawatirkan akan membuat citra DPR semakin terpuruk. Karenanya anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat berharap rekan-rekannya bisa segera bertindak.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menyindir KPK soal rencana pelimpahan kasus penangkapan pegawai Bea Cukai terutama soal bukti korupsi dalam perkara itu. Apa tanggapan KPK?

Wacana mengenai sumbangan masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK bergulir kencang. Sebelum masyarakat saweran, pimpinan dan pegawai KPK akan jadi penyumbang pertama.

Penyidik KPK harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengusut kasus Angelina Sondakh. Lembaga antikorupsi itu pun mengumpulkan berbagai keterangan dan data untuk 'mengepung' Angie dari berbagai penjuru.

Usulan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang melontarkan wacana penggalangan dana untuk gedung baru KPK, terus bergulir. Anggota Komisi III Fraksi PKS, Indra SH, menyatakan siap memberikan dukungan.

DPR tidak juga mau meloloskan anggaran untuk pembangunan Gedung KPK yang baru. Sikap itu semakin menunjukkan DPR yang tidak mau ikut dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

Dukungan terhadap pembangunan Gedung baru KPK terus bermunculan. Bahkan dukungan datang dari salah satu anggota Komisi III yang mengaku siap untuk menyumbang gajinya.