Banyaknya anggota DPR bolos sidang memprihatinkan konstituen. Untuk mengatasinya, revisi UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang populer disingkat UU MD3 harus didorong.

Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengklarifikasi data yang menyebutkan dirinya masuk dalam daftar anggota dewan yang sering bolos sidang. Menurutnya, data yang diberikan Biro Persidangan itu belum dikonfirmasi dengan benar.

Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya rajin melakukan sidang untuk membahas UU dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika ada anggota yang masih bermental pemalas, lebih baik tidak jadi anggota dewan.

DPR dinilai sangat lamban melaksanakan tugas legislasinya. Dari 70 RUU yang ditargetkan pembahasannya dalam tahun ini, baru 4 yang selesai dibahas. Untuk mengatasi hal itu, DPR menetapkan 2 hari kerjanya khusus untuk membahas RUU.

Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak mengamati isu politik dan anggaran ketimbang menggarap tugas utamanya soal legislasi. Alhasil, dari 70 RUU yang harus diselesaikan tahun 2011, baru empat yang tuntas. Sisanya? belum jelas!

Usulan kenaikan Parliamentary Threshold (PT) yang terlalu besar dinilai sangat membahayakan demokrasi. PPP mengusulkan PT untuk Pemilu 2014 mendatang cukup 3 persen saja.

iga pakar politik yang diundang menyarankan Parliamentary Threshold (PT) dinaikkan hingga 5 persen pada Pemilu 2014. Hal ini untuk membatasi agar tidak semua parpol bisa ikut pemilu jika sudah tidak dipilih rakyat.

Badan Legislasi (Baleg) telah menerima draft akademis mengenai RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Pemerintah. Rencananya, draft tersebut akan dibawa ke Komisi XI untuk segera dibahas.

Negara belum memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Tak adanya pendampingan hukum bagi orang miskin yang kena kasus hukum akan membuat orang miskin menjadi semakin miskin.

Fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas pengadilan harus terus diperkuat. Badan Legislasi DPR pun kini mulai ancang-ancang untuk merevisi UU KY.