Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memberlakukan sistem regionalisasi untuk otoritas wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Aturan tersebut akan berlaku mulai Januari 2015.

Kabar gembira bagi masyarakat pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Menteri Agraria dan Tata Ruang berjanji akan membebaskan biaya jika mereka mengurus sertifikat tanahnya.

Tenaga ukur tanah untuk proses pembuatan sertifikat dinilai masih kurang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pun mendorong Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk melibatkan perguruan tinggi dalam rangka menggaet tenaga ukur tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan melakukan kunjungan ke Badan Informasi Geospasial di Cibinong, Bogor. Ferry datang untuk melihat teknologi yang digunakan BIG dalam melakukan pemetaan wilayah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan hingga kini baru ada lima menteri di Kabinet Kerja yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang pejabatnya sekaligus merangkap sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Aksi sejumlah menteri yang melakukan 'blusukan' mendapat kritik. Kritikan salah satunya datang dari politisi Partai Golongan Karya Nurul Arifin. Bagaimana tanggapan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Sudah wajar kiranya bila semua instansi pemerintah juga memanfaatkan kemajuan internet. Kementerian Agraria dan Tata Ruang -- kementerian baru yang bercikal dari Badan Pertanahan Nasional -- juga meluncurkan akun Twitter dan layanan SMS untuk mempermudah masyarakat pengurus tanah.

Banyaknya kasus tanah bermasalah di Surabaya yang melibatkan aparatur kelurahan. Bahkan tak jarang, kasus tersebut berurusan dengan hukum karena masalah administrasi pertanahan.

Tak mau membiarkan praktik korupsi kehutanan terus terjadi, beberapa kementerian menggandeng KPK untuk membuat MoU.