Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dicurhati petinggi 3 parpol yang mengaku mendapat tawaran akan dimenangkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak mengakui pola pemungutan suara dengan pola noken. Cara ini biasa digunakan di sebagian masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan.

Partai Golkar meminta seluruh parpol peserta pemilu untuk tidak melakukan black campaign selama masa tenang hingga 9 April nanti. Jika ditemukan pelanggaran, kader Golkar diminta untuk segera melapor kepada pengawas pemilu.

Kampanye terbuka para peserta pemilu 2014 telah berlangsung hampir 3 pekan. Selama itu pula Polri telah menangani 21 kasus tindak pidana pemilu.

Bawaslu dan KPU mencatat beberapa provinsi yang menjadi titik rawan baik kecurangan maupun kekerasan dalam Pemilu 2014. Ada 4 provinsi yang disebut rawan tersebut, yaitu Aceh, Papua, Maluku Utara dan Lampung.

KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan terkait persiapan akhir Pemilu Legislatif 9 April yang tinggal 6 hari lagi. 3 Lembaga negara itu memastikan persiapan pemilu sudah rampung.

MK seakan mempreteli kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika sebelumnya keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, kini keputusan DKPP bisa digugat ke PTUN.

Memang banyak yang meragukan pelaksanaan Pemilu 2014 akan berjalan dengan aman. Masih ada sejumlah masalah yang belum dapat ditangani secara secepatnya ataupun karena masalah-masalah tersebut terkait dengan irisan politik praktis yang semakin kental dan tajam mendekati 9 April 2014.

Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal menghitung hari lagi. Berbagai pihak berharap pemilu bisa berjalan dengan demokratis tanpa adanya kecurangan yang mampu merusak demokrasi dan stabilitas di Indonesia.

Jimly Ashiddiqie menilai upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) haruslah dibatasi. Hal ini mengingat proses hukum harus ada akhirnya.