15 Tahun sudah reformasi berjalan di Indonesia. Bagaimana respon publik terhadap kemajuan demokrasi Indonesia, khususnya di era pemerintahan SBY?

Mulai tahun depan pemerintah tidak akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) secara merata seperti tahun ini dan sebelumnya. Kenaikan gaji PNS akan disesuaikan dengan kinerja.

Pemerintah siap memberhentikan PNS yang tidak ada peningkatan dalam masa kerjanya. Ini mengingat terlalu banyak PNS yang santai meski kinerjanya buruk.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi dan telah menerima tunjangan kinerja (TK) tidak bisa berleha-leha.

Setiap PNS diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan, dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai.

Mensos Salim Segaf Al Juffri ragu atas data FITRA yang menyebut Kemensos merugikan negara Rp 17,6 miliar. Alasannya hasil audit BPK untuk 2012 menyatakan yang sebaliknya.

Presiden SBY menandatangani peraturan soal sistem baru pensiun PNS. Ini sebagai pengganti peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS yang lama.

Berdasarkan hasil audit BPK semester II tahun 2012 yang dirilis Fitra 15 kementerian termasuk Kementerian Koperasi dan UKM diduga merugikan negara. Syarief Hasan menampik tudingan tersebut.

Berdasarkan hasil audit BPK semeseter II tahun 2012 sedikitnya 15 kementerian diduga merugikan negara. Kemenhut diduga merugikan negara Rp 7,1 triliun, sang menteri membantah.

Berdasarkan hasil audit BPK semeseter II tahun 2012 sedikitnya 15 kementerian diduga merugikan negara. Kemenko Kesra diduga merugikan negara Rp 268,9 miliar dengan 76 kasus, sang menteri pun angkat bicara.