Lewat kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif, pemerintah merasa yakin pertumbuhan ekonomi RI mencapai 6,5-6,9%. Ini berarti di atas pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN.

Dalam lima tahun terakhir di periode 2006-2010, pemerintah telah menyerap setoran pajak Rp 2.923,2 triliun. Naik 131% dari periode 2001-2005.

DPR akhirnya resmi mengesahkan RUU Mata Uang sebagai undang-undang baru dalam sidang paripurna hari ini. Lewat UU baru ini, maka mulai 17 Agustus 2014 Menteri Keuangan bakal ikut tandatangan di uang kertas.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali mencabut izin usaha satu perusahaan pialang asuransi. Nama pialang asuransi tersebut adalah PT Multi Mitra Trust.

Pemerintah tampaknya kembali berniat melaksanakan program pembatasan BBM subsidi setelah gagal dilaksanakan pada 1 April 2011. Program pembatasan akan diajukan 1 Juli 2011.

Pengusaha bioskop mengusulkan agar kalangan importir film mendapat keringanan atau pemutihan bea royalti impor film. Hal ini bisa menjadi jalan tengah terkait mandegnya kisruh soal bea royalti film impor.

DPR melalui Komisi XI masih bersikeras untuk meminta BPK melakukan audit investigasi pembelian sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Menteri Keuangan melalui dana PIP.

Bank Indonesia (BI) lagi-lagi mengungkapkan kecewaannya terhadap DPR dan pemerintah. Setelah sebelumnya terkait RUU Mata Uang kali ini masalah RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah dan DPR masih belum sepakat dalam pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menkeu masih ingin memasukkan wakil pemerintah dalam Dewan Komisioner OJK.

DPR merasa capek dengan Menkeu Agus Martowardojo soal sikap terhadap RUU OJK. DPR memberi waktu hingga 10 Juni 2011 untuk mendapatkan kepastian.