Tindakan melecehkan Indonesia dilakukan Brasil. Tindakan Dilma disinyalir sebagai protes terhadap rencana eksekusi mati kepada WN Brasil, Rodrigo Gularte. Akankah aksi Dilma mempengaruhi eksekusi Rodrigo?

Dunia internasional tengah menyoroti pelaksanaan eksekusi hukuman mati Indonesia. Apalagi Australia dan Brasil gencar memprotes keras dan minta hukuman mati dibatalkan karena ada warganya yang masuk daftar eksekusi. Apa respons Kementerian Luar Negeri (Kemlu)?

Langkah pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus narkotika tampaknya menemui berbagai ganjalan. Berbagai negara yang warga terancam pidana mati berupaya mati-matian agar mereka dapat menghindari timah panas.

Pemerintah Brasil menunda penerimaan Dubes Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto. Tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak lazim dan melecehkan Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyebut pelaksanaan eksekusi mati gembong narkoba gelombang kedua harus segera dilaksanakan.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Meutya Hafid mendukung langkah Kementerian Luar Negeri menarik duta besar Indonesia di Brasil, Toto Riyanto.

Pemerintah Brazil melakukan tindakan tak terpuji terhadap Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan Indonesia harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan Brazil sebagai reaksi atas tindakan negara Samba itu.

Terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Brasil tidak membuat pelayanan KBRI Brazilia menjadi terhenti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir atau akrab disapa Tata, KBRI Brazilia masih tetap memberikan pelayanan seperti biasa.

Presiden Brasil Dilma Rousseff memiliki alasan sendiri menunda surat mandat Dubes RI. Rousseff menginginkan adanya 'evolusi' hubungan diplomatik kedua negara.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana keputusan yang diambil Kemenlu sangat tepat.