Lima hari yang lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri untuk diproses di DPR. Namun Kepala Lemdikpol Polri itu secara mengejutkan ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Komisi Hukum DPR RI berkunjung ke rumah Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Berikut ini pernyataan Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, Selasa, 13 Januari 2015.

Anggota komisi III asal PKS Al Muzammil Yusuf melontarkan kritik keras kepada KPK atas penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan yang tengah diproses sebagai calon tunggal Kapolri di DPR. Apa kata Muzammil?

‎Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. PDIP berharap kasus ini tidak kental nuansa politisnya dibanding penegakan hukum.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ternyata hanya menyetor empat nama ke Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri. Pernyataan ini diungkap Seskab Andi Widjajanto. Kompolnas menyampaikan nama-nama ini pekan lalu.

Calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Budi diduga melakukan transaksi mencurigakan pada 2005-2006. Budi juga kerap disebut terkait kasus rekening gendut. 

Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan menanggapi penetapan status tersangka kasus korupsi oleh KPK. Menurut perwira yang jadi calon tunggal Kapolri ini, kasus yang menjeratnya sudah dipertanggungjawabkan tahun 2010.

Penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, sejak awal menuai banyak pertanyaan hingga kritik. Paling santer isu rekening gendut Budi Gunawan dan ternyata Budi sudah dapat 'rapot merah' saat penyusunan kabinet. Lalu mengapa tetap diajukan?

Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK mengejutkan Presiden Joko Widodo, karena Kepala Lemdikpol Polri itu tengah diajukan Jokowi sebagai calon Kapolri ke DPR. Saat ini Jokowi dan wapres Jusuf Kalla rapat di Istana.

Apabila dalam fit and proper test akan digelar DPR besok menolak Komjen Budi Gunawan, Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjiatno mengatakan pihaknya masih memiliki 8 nama alternatif yang bisa dipertimbangkan Jokowi.