Ketua DPD RI Irman Gusman mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komjen Badrodin Haiti. Menurutnya, keputusan Presiden dapat meredakan ketegangan dan berbagai kontroversi yang ada di masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Taufiqurrahman Ruki sebagai salah satu Plt Pimpinan KPK. Ketua Umum PPP Romahurmudziy yakin Ruki bisa mensinergikan KPK-Polri.

Presiden Jokowi telah melantik Johan Budi, Taufiqurrahman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji sebagai pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Ketiganya diharapkan bisa memperbaiki kondisi internal KPK dan mensinergikan KPK dan Polri.

Komjen (Pol) Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Ada isu berhembus kalau Kalemdikpol itu mendapat kompensasi di posisi tertentu terkait pembatalannya sebagai Kapolri. Benarkah?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mengganti calon tunggal Kapolri dari Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti. Ketua Umum PPP Romahurmudziy menyatakan keputusan itu memunculkan pertanyaan di parlemen.

Presiden Joko Widodo batal melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai partai pendukung, PDIP yang mendesak agar Budi tetap dilantik mengisyaratkan kekecewaan kebijakan Jokowi tersebut. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menerima dukungan moril dari berbagai lembaga atas kriminalisasi yang dilakukan pada 2 pemimpinnya. Kali ini, Universitas Indonesia menyatakan dukungannya agar KPK bisa terus memberantas korupsi tanpa terganggu dengan polemik yang terjadi.

Taufiqurrahman Ruki sudah mengabdi di kepolisian selama 32 tahun. Lalu apakah pria berpangkat terakhir Irjen ini akan meneruskan kasus Komjen Budi Gunawan setelah dirinya ditunjuk menjadi plt pimpinan KPK?

Jokowi memutuskan sikap membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan menerbitkan Perppu untuk mengangkat Plt Pimpinan KPK. Demokrat di DPR belum memastikan sikapnya, bakal menyetujui atau menolak keputusan Jokowi itu.

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menilai keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan calon kapolri dan penyelamatan KPK sudah berdasarkan pertimbangan matang dan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa.