Ketua Komisi III DPR menunggu kebersediaan Yusril Ihza Mahendra membuka kasus yang diketahuinya di DPR. Komisi III siap melindungi Yusril secara politik.

Banyak pihak mendorong mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi peniup peluit atau whistle blower. Namun Yusril menolak.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun berharap Yusril Ihza Mahendra tidak diam saja setelah disudutkan. Kalau memang Yusril merasa mulai dikriminalisasi, Yusril harus mengungkap semua kasus hukum yang diketahuinya.

Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra didukung menjadi whistle blower. Tapi dengan syarat dia harus melaporkan semua yang dia ketahui ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin siap memberikan dukungan bagi Yusril Ihza Mahendra kalau mau membuka data soal kasus korupsi. Namun mantan Menkum HAM itu diberi syarat harus membuka seluruh data, tanpa kecuali.

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengancam akan membongkar dugaan kasus korupsi Century dan Hotel Hilton karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum. Tindakan Yusril patut didukung oleh DPR.

64 Tahun Korps Bhayangkara, masyarakat meminta institusi kepolisian lebih independen dan netral.  Jika kondisi tak independen dan tak netral ini terus berlangsung, justru akan membahayakan bagi institusi Polri serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Piala Dunia memang menggilakan. Tapi, jangan sampai perkara-perkara ikut menggila karena penyelesaiannya yang tak karuan, bertele-tele, dan penuh kemunafikan. Jangan sampai pasca gila Piala Dunia kita menjadi gila beneran.

Langkah Komjen Pol Susno Duadji untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 ayat 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai tepat. Hal itu untuk melihat sejauh mana posisi sang whistle blower dapat dilindungi LPSK.

Hingga saat ini, Komjen Susno Duadji masih ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua. Penahanan ini dinilai sebagai jalan tengah, agar mantan Kabareskrim itu mudah diperiksa.