Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih memenuhi panggilan Menkum HAM di kantornya. Marselina terlihat datang bersama sekitar 5 orang anak buahnya. Dia dipanggil terkait napi Mochtar Muhammad yang keluyuran sampai ke Jakarta.

Buntut kejadian tersebut, Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih bakal didengar keterangannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Menkum HAM pun akan segera mengeluarkan keputusan terkait hal ini.

Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Menkum HAM terkait napi Mochtar Muhammad yang bisa keluyuran dari Lapas Sukamiskin. Terkait hal itu, Menkum HAM Yasonna Laoly memanggil Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih.

Kanwil Kemenkum HAM Jabar terkait mantan Wali Kota Mochtar Mochammad yang keluyuran di masa hukumannya di lapas tersebut. Pemeriksaan kalapas merupakan bagian dari penyelidikan dan pengusutan kasus ini.

"Ada satu hingga dua orang yang gugup (saat diperiksa). (Petugas) yang gugup itulah yang saya indikasikan. Saya sudah belajar tentang penyidikan. Kalau ada orang yang berbohong atau tidak, saya punya penilaian tersendiri," tutur Ketua Tim Pemeriksa dari Kanwil Kemenkum HAM Jabar Agus.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jabar Giri Purbadi menyatakan mencabut asimilasi dari mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad. Hal itu menyusul kontroversi keluarnya Mochtar dari Lapas Sukamiskin ke Jakarta.

Mantan Wali Kota Bekasi yang juga narapidana korupsi, Mochtar Muhammad, yang ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung, kedapatan berada di Jakarta. Mantan Menkum HAM Amir Syamsuddin angkat bicara mengenai hal ini.

KPK mempertanyakan pengawasan ketat yang dilakukan pihak Lapas Sukamiskin pasca beredarnya kabar yang menyebut eks Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad 'keluyuran' ke Jakarta. Mochtar merupakan napi kasus korupsi yang saat ini mendapatkan asimilasi.

"Ini saya sedang rapat, jadi setelah dapat laporan itu langsung saya rapatkan," kata Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2014).

Pemprov Jabar ambil SK pemberhentian dua kepala daerah di Jabar yang terjerat kasus yakni Bupati Subang Eep Hidayat dan Walikota Bekasi Mochtar Muhammad. Hari ini, pemprov mengirim perwakilannya ke Kemendagri untuk mengambil SK tersebut.