Politisasi sepakbola bukanlah hal baru. Sejak lama, struktur kepengurusan PSSI memang diisi oleh beberapa politisi. Bahkan sebagian dari mereka ada yang bermasalah.

Politisasi sepakbola bukanlah hal baru. Sejak lama, struktur kepengurusan PSSI memang diisi oleh beberapa politisi. Bahkan sebagian dari mereka ada yang bermasalah.

UU Parpol hasil revisi UU No 2 Tahun 2008 memuat adanya Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan parpol. Keberadaan mahkamah tersebut dinilai tidak perlu karena telah ada pengadilan umum yang bisa memutus sengketa kepengurusan parpol.

Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulisto memasukkan nama putra bungsu Presiden SBY,Ibas dalam kepengurusan Kadin periode 2010-2015. Suryo mengaku sudah mengambil sejumlah pertimbangan. Apa saja?

Istri mendiang Munir, Suciwati, menduga adanya praktek mafia hukum dalam peradilan kasus pembunuhan suaminya tahun 2004 silam. Sebab, sejumlah jaksa yang menangani kasus itu kini tersandung kasus mafia hukum.

Keberadaan Komite Pengawas Perpajakan bukan sekedar penambah beban anggaran negara. Komite ini harus bekerja keras mengawasi sektor perpajakan.

Firman Ichsan terpilih sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2009 - 2012. Firman Ichsan terpilih dengan dukungan lebih dari separuh anggota DKJ.

Menkominfo Tifatul Sembiring telah menandatangani Kepmenkominfo No. 482/2009 mengenai pergantian susunan anggota komite pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Menteri-menteri yang telah dipilih SBY-Boediono dinilai tak memiliki kapabilitas di posisinya. Indonesia pun diprediksi jalan di tempat lima tahun kedepan.

PSSI akhirnya mengumumkan struktur organisasinya. Untuk tiga tahun mendatang, dipastikan Ketua dan Wakil Ketua  Komite Tetap PSSI harus berasal dari Anggota Komite Eksekutif (EXCO)