KASUM mendesak Kejagung mengganti jaksa yang menangani kasus kematian Munir dengan terdakwa Muchdi Pr Cirus Sinaga Cs. Hal itu menyusul keluarnya kesimpulan Majelis Eksaminasi Publik atas perkara Muchdi.

Tidak seperti pimpinan KPK, Jaksa Agung enggan mengomentari RPP Penyadapan. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Kinerja jaksa agung Hendarman Supandji terlihat buruk di mata anggota DPR. Sebagai konsekuensinya, Hendarman harus dicopot dari jabatannya sebelum akhir tahun 2009.

Wacana reposisi berhembus kencang di Kejagung terkait persoalan yang menimpa Bibit-Chandra. Namun menurut Jampidsus Marwan Effendi,  reposisi bukan hal yang spesial.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan pembenahan di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Kejagung akan merespon instruksi tersebut dengan melakukan reposisi mulai dari Wakil Jaksa Agung sampai Jaksa Agung Muda.

Senin (16/11) malam, SBY memanggil Kapolri dan Jaksa Agung ke Cikeas. Menko Polhukam berdalih pemanggilan tersebut bukan sebagai persiapan dalam menghadapi rekomendasi final Tim 8.

Pergantian 3 kepala staf Tentara Nasional Indonesia secara serentak dinilai tak bisa dilepaskan dari kekisruhan KPK vs Polri belakangan ini. Langkah ini dilakukan sebagai batu loncatan Presiden untuk kemudian mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Munculnya nama pejabat Kepolisian dan Kejagung dalam rekaman Anggodo Widjojo harus dijadikan ajang untuk mereformasi total Polri dan Kejagung.

Desakan agar Kapolri dan Jaksa Agung diganti  mulai mengemuka sejak Bibit  dan Chandra ditahan. Presiden SBY diminta turun tangan mencopot mereka.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin ikut barisan tokoh-tokoh dan masyarakat yang menjamin pembebasan Bibit dan Chandra. Presiden SBY seharusnya berani mengganti Kapolri dan Jaksa Agung.