Pansus RUU revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mulai bekerja. Pembahasan perubahan UU Pemilu ini ditargetkan selesai awal tahun depan.

Pembahasan Rancangan UU politik mendekati tahapan akhir. DPR membentuk Pansus RUU Pemilu sebagai UU pamungkas untuk bidang perpolitikan di Indonesia.

Sejumlah LSM, termasuk Cetro, sudah berancang-ancang mengajukan uji materi revisi UU Penyelenggara Pemilu ke MK. Politisi PKS Agus Poernomo tak mempermasalahkan jika RUU Pengganti UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang rencananya disahkan menjadi UU hari ini digugat ke MK.

Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati RUU Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu pasal mengatur tak ada unsur perwakilan partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Mendagri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dijadwalkan datang dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR. Mereka rencananya akan menandatangani draf naskah RUU Penyelenggaraan Pemilu.

PDIP tetap memperjuangkan ambang batas parlemen di tingkat DPR sebesar 5 persen. Adapun di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota PDIP mempertimbangkan PT antara 2,5-4 persen.

Pembahasan tentang pembagian daerah pemilihan (dapil) dalam perubahan UU 10/2008 tentang Pemilu sama pentingnya dengan pembahasan ambang batas keterwakilan parlemen (parliamentary threshold).

Jika tidak mundur lagi dari jadwal, draf perubahan atas undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan disahkan pada rapat paripurna pekan ini.

Fraksi PDIP tetap menginginkan angka parliamentary threshold sebesar 5 persen. Adapun mengenai jumlah kursi per daerah pemilihan dan mekanisme pembagian sisa suara, fraksi oposisi ini siap berdiskusi dengan fraksi lain.

Kewenangan Bawaslu diusulkan untuk memutuskan pelanggaran pemilu. Pakar pemilu dari Unair, Ramlan Surbakti mengatakan, kewenangan tersebut harusnya diserahkan ke KPU.