detikNews

RUU Pemilu Alot, KPU Diminta Tetap Tancap Gas Siapkan Pemilu 2019

Di saat pembahasan RUU Pemilu masih alot, KPU diminta tidak terpengaruh dengan hal itu dan tetap mempersiapkan Pemilu 2019 dengan UU yang ada.

Senin, 19 Jun 2017 12:17 WIB

detikNews

Ahli Lintas Kampus Setuju Rekrutmen Hakim Harus Libatkan KY

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2/2017, MA ingin menyeleksi hakim secara mandiri.

Kamis, 15 Jun 2017 15:23 WIB

detikNews

Akan Dipanggil Pansus Angket, KPK Belum Tentukan Sikap

KPK belum menerima surat dari panitia khusus (pansus) angket. Untuk itulah, KPK belum menentukan sikap apakah akan datang apabila dipanggil atau tidak.

Kamis, 15 Jun 2017 14:30 WIB

detikNews

Pakar Minta MA Bersabar Merekrut Hakim Baru hingga RUU JH Disahkan

Berdasarkan UUD 1945, MA bukanlah lembaga yang dirancang merekrut hakim.

Rabu, 14 Jun 2017 19:05 WIB

detikNews

Pansus Ingin Periksa Rekaman Miryam, Mahfud MD: Pentingnya Apa?

Mahfud MD menyebut materi pembukaan rekaman Miryam S Haryani yang diajukan DPR untuk hak angket KPK salah. Menurutnya, hal ini tidaklah penting.

Rabu, 14 Jun 2017 17:46 WIB

detikNews

Akademisi Hukum Tata Negara Kirim Petisi KPK Tolak Hak Angket

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memberi dukungan KPK untuk menolak hak angket.

Rabu, 14 Jun 2017 17:21 WIB

detikNews

110 Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket DPR Modus Serang KPK

Sebanyak 110 pakar hukum tata negara mengkritisi penggunaan hak angket KPK oleh DPR. Mereka menilai angket DPR itu untuk menyerang KPK.

Rabu, 14 Jun 2017 12:23 WIB

detikNews

Perludem: Penambahan Anggota DPR Perbesar Potensi Korupsi

Penambahan jumlah kursi berdasarkan penambahan jumlah penduduk bukanlah sebuah keputusan yang bijak.

Senin, 29 Mei 2017 16:41 WIB

detikNews

Ini 6 Alasan Pakar Hukum Dukung Shared Responsibility MA-KY

Konsep shared responsibility sudah lazim diterapkan di berbagai negara dan KY bukanlah Departemen Kehakiman.

Jumat, 26 Mei 2017 14:03 WIB

detikNews

Pakar: Keterlibatan KY dalam Manajemen Jabatan Hakim adalah Sah

"Keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah sah dan legitimate menurut konstitusi," ujar Oce Madril.

Jumat, 26 Mei 2017 09:06 WIB