Partai Golkar menyebut ada tidak orang yang berpeluang lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Siapa saja tiga kandidat yang dijagokan oleh Partai Golkar?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanggil empat calon pimpinan KPK dalam diskusi resmi yang dihadiri semua jajaran fraksi. Apakah mereka empat calon pimpinan KPK yang akan dipilih PPP?

Komite Etik KPK telah memiliki kesimpulan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK soal tudingan Nazaruddin. Hasil kesimpulan ini akan disampaikan ke publik pada awal Oktober mendatang.

Terdakwa kasus suap wisma atlet M Nazaruddin 'memuntahkan' peluru pada pimpinan KPK Chandra M Hamzah, sejak Nazar dalam pelarian sebelum ditangkap. Chandra pun hari ini menangkis semua tudingan Nazar dan menyatakan perjalanan memberantas korupsi masih panjang.

Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah akhirnya buka suara. Dia menolak semua tudingan M Nazaruddin tentang berbagai hal. Beberapa tudingan bahkan disebut fitnah.

M Nazaruddin pernah menyebut ada dua orang pengusaha yang memberi uang senilai USD 500 ribu kepada Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah. Namun kepada Komite Etik KPK, dua orang pengusaha bersangkutan tegas membantah tudingan tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games itu.

Pimpinan DPR membantah isu ada kesepakatan paket pimpinan KPK. Isu itu berawal dari surat yang mengatasnamakan staf DPR bahwa Komisi III DPR sudah menetapkan 4 orang kandidat sebagai pimpinan Pimpinan KPK yang baru.

Beredarnya surat elektronik yang mengaku-ngaku staf DPR terkait penetapan 4 calon pimpinan KPK sudah dibantah Komisi III DPR. Namun tak pelak mengundang komentar sejumlah pihak. Apa?

Sejumlah anggota Komisi III membantah kabar yang menyebutkan telah menyepakati paket calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pun membantah kabar tersebut.

Beredar surat dari seseorang yang mengaku staf DPR bahwa Komisi III DPR sudah menetapkan 4 nama pimpinan KPK. Dari nama itu tidak masuk nama Yunus Husein dan Bambang Widjojanto. Namun pimpinan Komisi III DPR tegas membantahnya.