Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Franky untuk menyerahkan laporan harta kekayaan.

Selain menggandeng KPK, Susi juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemberantasan pencurian ikan.

Putusan MK mengubah peta hukum Indonesia: PK boleh berkali-kali. 'Penumpang gelap' memanfaatkannya: gembong narkoba tak bisa dieksekusi mati. MA turun tangan dengan mengeluarkan Surat Edaran MA: PK hanya sekali.

KPK punya gebrakan baru di tahun 2015. Salah satu target KPK di tahun 2015 adalah bisa menjerat korporasi yang selama ini sangat sulit dilakukan.

Koalisi Anti Mafia Hutan menyoroti 5 Perda terkait sumber daya alam yang memberi peluang korupsi bagi kepala daerah. Koalisi juga menyoroti UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Kemenkum HAM akan membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengelola royalti para musisi, baik penyanyi maupun pencipta lagu. Saat ini panitia seleksi dibentuk untuk mencari 10 komisioner LMKN yang akan memperjuangkan hak dari musisi.

YLBHI menolak hukuman mati dijatuhkan untuk semua jenis kejahatan apa pun. Adapun bagi pengedar dan gembong narkoba, YLBHI merekomendasikan hukuman berat yaitu penjara seumur hidup.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui banyak hal yang menyebabkan eksekusi hukuman mati tak bisa segera dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal PK berkali-kali.

‎Penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di lima rumah milik tersangka Fuad Amin di Bangkalan, Madura. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita banyak dokumen terkait aset-aset milik Fuad.

KPK membuka penyidikan baru terkait kasus korupsi pengadaan Alkes di RS Khusus Pendidikan di Universitas Udayana Bali. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang sebagai tersangka.