Maraknya aksi tawuran di Jakarta dinilai karena buruknya komunikasi yang terjalin antar warga. Sebagai solusi, pemerintah dan semua pihak diminta mencari tidak hanya untuk sesaat namun jangka panjang.

Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar melihat integritas setiap calon sebagai pertimbangan yang utama. Pendaftar yang mempunyai kekayaan tidak wajar sudah semestinya dieliminasi sejak awal.

Tertangkapnya hakim Syarifuddin Umar oleh KPK menguji komitmen MA untuk menegakkan keadilan. MA diharapkan tidak mengalami 'masuk angin' dengan mendukung pemberantasan korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh tak memperlambat proses pengalihan 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010. Hasilnya, ditemukan 61 indikasi kerugian daerah sebesar Rp 7,05 miliar. Potensi kerugian daerah sebesar Rp 3,97 miliar, dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 5,34 miliar.

Sebanyak 32 BUMN beramai-ramai menyepakati nota kesepahaman kerjasama bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dokumen kepada perusahaan negara (auditee).

Hakim menyidangkan terdakwa kasus korupsi yang juga seorang hakim memang pernah terjadi. Namun, untuk persidangan hakim Syarifuddin, perlu dipimpin oleh hakim yang tak pandang bulu dan berintegritas.

ICW mensinyalir, praktik mafia peradilan juga masih tumbuh subur di lingkungan MA. Praktik itu bisa dimulai oleh pihak yang berperkara maupun orang dalam MA sendiri.

Kasus tertangkapnya hakim Syarifuddin menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih ada di negeri ini. Bagaimana sesungguhnya pola mafia peradilan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berlangsung?

Korupsi kian membuncah di Indonesia. Berbagai survei dan jajak pendapat menunjukkan Indonesia sering mendapat nilai merah dalam hal korupsi. Tiga elemen penting dinilai sebagai momok munculnya para koruptor itu.