Yusril Ihza Mahendra dan Hamdan Zoelva mengajukan uji materi (judicial review) UU No 42 Tahun 2008 tentang pilpres atas nama Partai Bulan Bintang (PBB).

Kampanye dalam bentuk rapat umum akan dimulai 16 Maret mendatang dan berlangsung selama 21 hari. Untuk bersiap menghadapi tahapan kampanye tersebut, KPU akan membahas peraturannya dengan Bawaslu dan parpol.

Sekitar 18 parpol sudah siap akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait disahkannya UU Pilpres. Judicial review akan segera dilakukan setelah UU Pilpres dimasukkan ke lembaran negara.

Masa kampanye berjalan 4 bulan lebih. Namun sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2009 belum menyerahkan rekening dana kampanyenya.

Sejumlah komunitas masyarakat membentuk Gabungan Rakyat Dukung (Gardu) Prabowo. Apakah itu dukungan untuk Prabowo Subiyanto untuk menjadi Presiden 2009?

Sisipan bernuansa kampanye kerap menjadi bumbu sambutan Wapres JK dalam setiap acara. Kali ini hal itu terjadi lagi dalam acara Rakornas dan Pencanangan Gerakan Nasional Pengawasan Pemilu.

Audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tak menjamin dana kampanye para peserta Pemilu telah bersih. Hal itu disebabkan prosedur audit yang dipakai hanya mengandalkan kejujuran dari peserta pemilu dan tidak bersifat investigatif.

Proses kampanye Pemilu 2009 sudah dimulai sejak Juni lalu. Namun hingga kini KPU belum membuat pedoman pelaporan dan pencatatan dana kampanye. Karena itu Pemilu 2009 dikhawatirkan rawan pelanggaran dana kampanye.

Sidang judicial review UU 10/2008 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut. KPU menilai sistem suara terbanyak yang dipersoalkan pemohon justru meminimalisir konflik.

Sejumlah pihak berencana untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pilpres yang baru saja disahkan. Mendagri Mardiyanto pun mempersilakan masyarakat melakukan hal itu.