Pendukung usulan hak angket skandal Bank Century terus bertambah. Pantauan detikcom sampai saat ini mencatat setidaknya sudah ada 224 orang yang menandatangani dukungan hak angket. Padahal pada saat dibacakan di paripurna Selasa lalu baru sekitar 200 an pendukung.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk transparan dalam kasus Bank Century (sekarang Bank Mutiara).

Dukungan atas penggunaan Hak Angket DPR atas kasus Bank Century terus bergulir. Sampai siang ini, Selasa (17/11/2009), pengusul hak penyelidikan ini sudah bertambah menjadi 201 orang yang terdiri dari 8 fraksi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menolak membacakan usulan hak angket skandal Bank Century karena pimpinan DPR tidak lengkap. Alasan ini diduga sebagai bentuk penghadangan hak-hak anggota DPR oleh Ketua DPR.

Inisiator hak angket kasus Bank Century tampaknya khawatir perjuangannya kandas di tengah jalan. Mereka pun menggalang tanda tangan dukungan tambahan dari DPR.

Pengusul hak angket skandal Bank Century tidak akan bergantung hasil audit investigasi yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, waktu penyelesaian audit oleh BPK tidak bisa dipastikan.

Meski belum disetujui menjadi panitia khusus, pengusul hak angket skandal Bank Century sudah menyiapkan beberapa fokus penyelidikan yang akan dilakukan. Salah satunya pencairan dana deposan Budi Sampoerna.

Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang anggotanya tidak mendukung usulan hak angket skandal Bank Century. Ketua DPR Marzuki Alie juga sempat ditantang untuk meneken usulan hak angket, namun Sekjen Partai Demokrat itu menolak.

Usulan penggunaan hak angket skandal Bank Century disampaikan kepada pimpinan DPR. 141 Anggota dewan lintasfraksi menyatakan mendukung dibentuknya panitia khusus untuk menyelidiki penyedotan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

Dua hakim Konstitusi akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2009. Keduanya adalah Abdul Mukthie Fajar dan Maruarar Siahaan.