Beberapa orang berdiri di tengah perempatan jalan setapak. Dibawah pohon kelapa, 2 dari mereka mengibas-ibaskan HP sambil memelototi layar. Sesekali diam lalu geser sedikit demi sedikit.

Kasus mantri Desa Kuala Samboja, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Misran, hanyalah contoh satu kasus yang terungkap. Padahal, masih banyak kasus berlatar belakang serupa karena dipicu kesesatan peraturan.

Meski putusan pengadilan telah diputus banding, sayangnya masyarakat Kalimantan tak pernah tahu siapa yang melaporkan Misram ke polisi hingga berakhir di penjara.

UU Kesehatan yang menjerat seorang mantri desa, Misran, yang dipidana 3 bulan penjara oleh hakim PN Tenggarong hanya menggunakan kaca mata Jakarta yang mudah diakses oleh siapapun.

"Polres Kutai Kartanegara menitipkan obat-obatan ke Misram dan memberi wewenang mengobati anggota Polsek yang sakit," ujar Sekretaris LKBH Korpri Kutai Kartanegara, Muchlis.

Kasus pemidanaan mantra desa di pelosok Kalimantan Timur, Misram, membuat trauma ratusan mantra desa lainnya. Tak terkecuali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara yang mengangkat mereka menjadi PNS serta memberi wewenang layanan kesehatan layaknya dokter.

Kasus mantri Misran di Desa Kuala Samboja, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, adalah bukti betapa masyarakat di pedalaman butuh alternatif pelayan kesehatan jika tidak ada dokter. Tindakan Misran memberi obat, seharusnya tidak dipidana.

Misran, seorang mantri desa sekaligus Kepala Puskesmas Pembantu di Kutai Kertanegara, Kaltim, dipidana 3 bulan penjara karena memberikan resep obat kepada masyarakat. Putusan hakim ini sangat disayangkan, karena Misran tidak melanggar hukum materiil.

Mantri desa di pedalaman Kaltim dihukum 3 bulan karena memberikan resep obat. Sebenarnya, dalam kondisi darurat, tenaga medis selain dokter boleh memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seorang perawat di pedalaman Kaltim Misran, dipidana 3 bulan penjara karena memberikan resep obat. Akibat putusan hakim PN Tenggarong ini, ia meminta keadilan ke MK karena merasa UU yang menjeratnya bertentangan dengan UUD 1945.