Tragedi unjuk rasa mendesakkan pembentukan Provinsi Tapanuli di DPRD Sumatera Utara bisa menjadi momen mengkaji ulang keperluan pemekaran wilayah. Harus ada keputusan tegas parlemen-pemerintah tentang masalah tersebut.

Kepala Kepolisian Kota Besar Komisaris Polisi Anton Suhartono menyatakan dirinya siap mundur dari jabatan. Pernyataan ini disampaikan Aton menjawab desakan mundur yang disampaikan kepadanya.

Mendagri Mardiyanto pun meminta Gubernur Sumut Syamsul Arifin agar mencegah terjadinya konflik horizontal. Mardiyanto pun akan meninjau pemekaran Provinsi Tapanuli.

Desakan penggantian Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir. Malahan ada penilaian, jika Kapolda Sumut tidak diganti, berarti Kepala Polri tidak sensitif.

Tragedi unjuk rasa anarkis di DPRD Sumatera Utara merupakan pelajaran bagi semua tokoh politik. Mereka harus lebih mengendalikan massa karena tujuan unjuk rasa bukan melakukan tindak pengrusakan.

Peristiwa tragis yang dialami ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat bukti kelemahan polisi dalam melakukan pengamanan. Karena itu, Kapolri harus menindak tegas Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan.

Pemekaran Provinsi Tapanuli tak juga disetujui karena memekarkan wilayah tidak mudah. Perlu pengkajian mendalam.  Tetapi ada yang mengkritikpemekaran hanya untuk kepentingan segelintir elit politik tertentu saja.

Demi kepentingan pemekaran, emosi dan keinginan massa disulut dan dimanipulasi oleh kepentingan elit atas tersedianya jabatan-jabatan lokal.

Mabes Polri tengah menyelidiki prosedur pengamanan demo yang berakhir rusuh di DPRD Sumut. Demo yang dihadiri ribuan orang itu hanya dijaga ratusan polisi.

Sedikitnya seribu pelayat mengantarkan jenazah Abdul Aziz Angkat ke pemakaman di Taman Pemakaman Umum (TPU) Ekarasmi. Termasuk di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin.