Para serikat pekerja memprotes instruksi presiden (Inpres) tentang panduan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini akan menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) soal panduan mekanisme penetapan upah minimun provinsi (UMP).

Kalangan buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta upah minimum provinsi (UMP) naik 50% tahun depan. Apa tanggapan pemerintah soal permintaan ini?

Kalangan buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) rata-rata naik 50% tahun depan. Kalangan pengusaha mengatakan, bila ini dikabulkan maka tingkat PHK bakal meluas.

Tahun depan kalangan buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia naik rata-rata 50%. Kalangan pengusaha menganggap tidak mungkin terkabulkan. Kenapa?

Menanggapi kondisi ekonomi yang guncang, dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan juga defisit transaksi berjalan, pemerintah membuat 4 paket kebijakan ekonomi.

Selama 2013, pengusaha menilai produktivitas buruh tak meningkat walaupun sudah menerima kenaikan upah 40% khususnya di Jabodetabek.

PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) membantah ada 4 perusahaan asal Korea Selatan yang akan merelokasi pabriknya dari KBN Cakung, Jakarta Timur. Butuh waktu yang lama bagi sebuah perusahaan untuk merelokasi.

Kalangan buruh meminta upah minimum provinsi (UMP) di 2014 naik 50%, karena UMP di Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Apa tanggapan pengusaha?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai usulan upah minimum provinsi (UMP) buruh 2014 mencapai Rp 4 juta per bulan masih wajar khususnya di Jakarta.