Bupati Simalungun JR Saragih dan mantan Ketua Tim Investigasi Refly Harun punya versi berbeda terkait isi SMS dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Saragih siap dikonfrontir dengan Refly.

Laporan eks Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi (MK) ke KPK dinilai hakim konstitusi Akil Mochtar sebagai tindakan tidak profesional dan penuh kepentingan terhadap dirinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima dua informasi berbeda mengenai kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski info yang diterima beragam, KPK memastikan akan menelaah sesuai protap mereka.

Kedatangan tim investigasi MK ke KPK tidak hanya untuk menyerahkan hasil laporan mereka. Tim juga bermaksud menggarisbawahi bahwa ada dua delik dugaan dalam laporan mereka: dugaan penyuapan dan pemerasan.

Eks ketua tim investigasi internal MK, Refly Harun, mengaku telah merayu Bupati Simalungun JR Saragih. Namun, Refly menegaskan rayuan itu hanya untuk meminta Saragih bersaksi, bukan memeras.

KPK masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di MK. Meskipun laporan yang diterima dari pihak MK dan tim investigasi berbeda, namun KPK tetap akan bersandar pada azas legal formal.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berharap persoalan yang membelit MK segera rampung. Dia pun menyarankan agar MK segera mengambil tindakan cepat dalam menyelesaikan kabar tak sedap yang mendera hakim MK.

Refly Harun membantah meminta uang success fee Rp 3 miliar kepada Bupati Simalungun JR Saragih. Refly adalah pengacara bupati tersebut dalam sengketa pemilukada Simalungun di MK.

Bupati Simalungun JR Saragih mengaku mendapat SMS atau pesan singkat bernada rayuan dari Refly Harun untuk mengakui adanya tindak pemerasan. Dan pesan singkat tersebut juga sudah dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Refly Harun cs akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dugaan suap di MK hari ini. Jika dalam laporan itu ada temuan korupsi, ketua MK Mahfud MD akan menepati janjinya untuk mundur.