DPR telah menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kini semua pihak menunggu sikap kenegarawanan Presiden Joko Widodo yang selama ini berkomitmen antikorupsi, peraih Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2010.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyoal sikap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memberi rekomendasi pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. 

"Komnas HAM menyesalkan tidak diminta pandangan terkait calon Kapolri. Hal ini menyimpang dari praktik yang selama ini telah terbangun dan dilaksanakan," ujar Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi topik hangat. Apalagi setelah Presiden Jokowi menyebut tentang lembaga ini sebagai yang memberikan rekomendasi tentang calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. 

"Kalau belum selesai peradilan, apa yang salah? Prosedur dan sistem ini sedang berjalan, ya berjalan saja. Ini suatu pemahaman baru, Presiden datang dengan konsep revolusi mental," kata Paloh di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Partai Demokrat menolak pengesahan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Partai Demokrat tak ingin masyarakat meragukan komitmen DPR dan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Sebanyak 30-an anggota Brimob Polda Metro Jaya menjaga ketat rumah dinas yang ditempati Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Partai Demokrat meminta paripurna DPR menunda pengesahan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Partai Demokrat berpandangan pengangkatan tersangka kasus rekening gendut tersebut bisa mencoreng muka Indonesia.

Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. 

DPR akan menggelar paripurna. Tapi mungkin kali ini akan menjadi rapat paripurna yang 'istimewa' untuk Komjen Budi Gunawan. Mengapa istimewa? Salah satunya kuat dugaan DPR akan menyetujui Komjen Budi.