Kabupaten Blitar terus menggenjot pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala, kini sudah mulai terurai.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan terus berupaya mendorong kementerian yang dipimpinnya untuk menjadi instansi yang terbuka, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pelayanan

Seskab Andi Widjajanto menegaskan Inpres Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2015 tak akan membatasi peran KPK. Bagaimana Inpres yang pernah dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya, SBY? 

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Dia akan memberikan ceramah di kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan menyerahkan sertifikat tanah di Cangkringan Sleman.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban, membenarkan tanah yang disengketakan warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, secara teknis sudah dikuasai PT Semen Indonesia.

Puluhan warga Desa Gaji, berunjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban. Warga menuntut sertifikat tanah yang mereka ajukan sejak tahun 2014 lalu segera diseleseikan. Sebab mereka telah membayarkan sejumlah uang ke oknum BPN.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan perlunya menjaga harmonisasi antara masyarakat dengan para pengusaha berbasis industri SDA untuk menghindari konflik sengketa lahan.

Sore ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan para menteri ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di kantornya, Jalan Merdeka Utara, membahas harga beras.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru, memvonis Wakil Bupati (Wabup) Pelalawan, Riau, Marwan Ibrahim 6 tahun penjara. Ini terkait korupsi pengadaan lahan perkantoran yang merugikan negara Rp 38 miliar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengintruksikan seluruh jajaran kantor wilayah BPN membantu legalisasi aset milik pemda. Ia mengaku menerima banyak aduan soal aset negara yang diklaim pihak lain.