Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie meyakini KPU dapat menyelesaikan tugas merekapitulasi suara 33 provinsi dan menetapkannya tepat waktu. Bagaimanapun yang dihasilkan KPU, harus ditetapkan hari ini.

Proses sidang pemeriksaan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik di Cianjur diwarnai kericuhan. Keributan terjadi karena massa dari parpol dan caleg meluapkan emosinya pada para teradu yaitu jajaran KPU dan Bawaslu

"Ini wajib kita pastikan penyelenggara pemilu bisa terpercaya apalagi mau Pilpres. Jadi petugas yang tak terpercaya jangan lagi urus Pilpres," ujar Jimly menegaskan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang 13 PPK di Kabupaten Pasuruan yang menerima suap dari caleg Gerindra. Sidang DKPP tersebut diselenggarakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.

Pasca pemilu legislatif 9 April lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibanjiri banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik oleh KPU maupun Bawaslu. Dalam waktu sekitar sebulan sudah 104 laporan yang diterima DKPP.

Ketua DKPP Jimly Ashiddiqqie menyatakan, KPU harus mengumumkan hasil perhitungan suara Pileg 2014 sesuai UU Pemilu, yakni harus diumumkan tanggal 9 Mei 2014. Jika tidak, jeruji besi bisa menanti penggawa KPU.

Selain dugaan pelanggaran pidananya ditangani Polres Pasuruan, 13 oknum ketua dan anggota PPK nonaktif Pasuruan yang menerima dugaan suap dari caleg Partai Gerindra, akan menjalani sidang DKPP di kantor Bawaslu Jatim.

Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan rekapitulasi nasional hasil pemungutan suara Pileg. Proses rekapitulasi pun masih diwarnai sejumlah keberatan dari saksi-saksi parpol yang hadir.

Kedua capres sepakat melanjutkan pertemuan di kemudian hari guna membicarakan lebih konkrit soal arah koalisi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas Aan Rohaini, mengajukan surat pengunduran diri ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Aan mundur setelah banyak pihak yang menganggapnya gagal melaksanakan pemilu legislatif.