Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mengingat statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kepemilikan rekening gendut.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ditunjuk sebagai pemegang kuasa dan wewenang setelah Kapolri Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana wewenang Badrodin?

Komisi III DPR menggelar rapat‎ hari ini menyikapi keputusan Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan dan menyerahkan kewenangan pada Komjen Badrodin Haiti. DPR akan bersikap secara resmi dalam rapat besok.

Presiden Jokowi menugaskan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memegang tanggung jawab sebagai Kapolri untuk sementara waktu. Ketua DPR Setya Novanto berharap Komjen Badrodin tak terlalu lama memimpin Polri.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di Istana. Pelantikan sembilan anggota Wantimpres di Istana Negara menjadi acara perdana Badrodin setelah menerima Keppres dari Presiden Joko Widodo.

Komjen Suhardi Alius digeser dari kursi Kabareskrim Polri ke kursi Sestama Lemhanas. pergantian seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang selama ini ada di Polri, yaitu melalui Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi.

"Itu yang sampai sekarang belum saya ketahui, alasan memberhentikan Sutarman. Alasan itu harus dibuka ke publik, agar transparan," kata Komjen (purn) Oegroseno, saat berbincang dengan detikcom, Senin (19/1/2015).

Ketuk palu keputusan Presiden Jokowi atas pro dan kontra pengangkatan Komjen Budi Gunawan telah kita ketahui bersama. Bagi saya pribadi, satu hal yang harus menjadi garis demarkasi: tidak boleh ada pejabat publik yang diangkat dalam status sebagai tersangka!

Presiden Joko Widodo memberikan tugas, wewenang, serta tanggungjawab dari Jenderal Polisi Sutarman kepada Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Lalu, apakah dengan demikian seluruh kebijakan sah dikeluarkan oleh Komjen Badrodin?

Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Komisi III DPR menganggap hal ini tidak sesuai UU.