PPATK telah melaporkan ribuan transaksi mencurigakan ke Polri dan Kejagung, termasuk rekening para jenderal polisi. Setiap hari saja, PPTAK menemukan 45 transaksi mencurigakan.

Gugatan Petisi 28 untuk meminta dibubarkannya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) menuai kontroversi. Beberapa pihak menilai tindakan ini adalah langkah mundur pemberantasan mafia hukum. Sebagian lain, menilai gugatan ini salah alamat dan tak berdasar hukum.

Pengadilan Negeri Jakpus akan mengadili 2 mantan pemilik asing Bank Century yaitu Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi. Keduanya dituntut mengembalikan kerugian Rp 3,1 triliun.

Komisi III DPR mendesak Kepala KPK Yunus Husein meminta fatwa MA atas rangkap jabatan  sebagai anggota Satgas Mafia Hukum. Komisi III DPR menilai rangkap jabatan bisa memberatkan kerja kepala PPATK.

DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan RUU Transfer Dana. Karena khawatir akan dimasukkan ke dalam daftar negatif investasi bagi para investor luar negeri.

Sidang dengan agenda tuntutan kasus money laundering terhadap pengurus PD Jody Haryanto ditunda lagi dengan alasan jaksa belum siap. Hakim pun dongkol dan menilai jaksa tidak profesional.

PPATK mengaku tidak penah membocorkan soal rekening mencurigakan yang diduga milik perwira tinggi Polri senilai Rp 95 miliar. Hasil analisa PPATK selalu diserahkan kepada penegak hukum.

Sidang kasus pencucian uang terhadap salah satu pengurus Partai Demokrat (PD) Jody Haryanto kembali ditunda. JPU masih belum bisa merampungkan tuntutan terhadap Jody.

Tuntutan kasus pencucian uang (money laundering) yang dilakukan Jody Haryanto ditunda pekan depan. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nana Mulyana mengaku belum siap menuntut salah satu pengurus DPP Partai Demokrat tersebut.

Perang melawan mafia hutan tidak cukup hanya memberantas penebangan liar. Banyak faktor lain dari kegiatan pengolahan produk hasil hutan yang merugikan negara, termasuk yang legal.