KPK saat ini dalam kondisi genting. Salah satu pimpinan, Bambang Widjojanto secara mengejutkan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di sidang MK.

Dua komisioner KPK, Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja kembali dilaporkan ke Bareskrim. Namun hingga saat ini penyidik mengaku belum mendapat bukti pelaporan tersebut.

Tiga pimpinan KPK telah selesai menggelar rapat guna membahas surat permohonan berhenti sementara yang diajukan Bambang Widjojanto. Tiga pimpinan KPK secara kompak menolak permohonan BW.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, keterlibatan DPR itu membuat hak prerogatif presiden tampak semu.

Keharusan meminta persetujuan DPR bagi presiden dalam pemilihan Kapolri dan Panglima TNI membuat sejumlah ahli hukum dan lembaga antikorupsi bergerak.

Komnas HAM mendukung usulan agar Presiden membuat Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Hal ini menyusul adanya penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang dinilai bisa melemahkan dan mengganggu kerja komisi tersebut.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada para jajaran penegak hukum untuk tidak ada kriminalisasi baik di KPK, Polri, atau Kejaksaan. Belakangan ini memang tensi hubungan KPK dan Polri memanas lantaran saling sandera tentang kasus.

Pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menuai kritikan. Kompolnas sebagai lembaga yang menyeleksi calon-calon Kapolri merasa dijadikan sebagai alat 'kampanye' oleh Jokowi.

Bambang Widjajanto dijerat polisi dengan pasal 424 KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan sangkaan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu. Polisi menjerat Bambang atas kasus yang terjadi pada 2010, saat Bambang berprofesi sebagai advokat.

Partai Gerindra mendukung usulan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yakni membuat Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Menurut Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, Perppu itu bisa menjadi solusi yang cepat dan tepat.